Buku Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah) Edisi 2 merupakan buku yang berisi kumpulan tulisan-tulisan yang membahas berbagai macam topik dan bidang kajian dalam Manajemen Keuangan Sektor Publik (MKSP). Buku ini mencoba memberikan beberapa gambaran dan bahasan problematika yang dihadapi oleh organisasi pemerintah, pemerintah pusat maupun daerah sebagai sebuah organisasi publik. Problematika yang dimaksud adalah terkait penerimaan dan pengeluaran dana atau uang publik dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).Buku ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian Pertama membahas seputar Problematika Penerimaan dan Pengeluaran pada APBN. Bab 1 berisi tentang pengantar untuk mengenal dan memahami persoalan mendasar tentang MKSP. Bab 2 terkait Tinjauan Historis Undang-Undang Keuangan Negara Indonesia. Bab-bab tersebut memberikan gambaran awal bagi pembaca tentang berbagai bidang kajian problematika dalam MKSP dan tinjauan hukum yang melatarbelakangi pengelolaan keuangan dalam organisasi publik. Hal lain yang diinginkan oleh penyunting ialah agar pembaca memahami sistematika serta kerangka berpikir yang menjadi dasar penyusunan buku ini. Bahasan selanjutnya antara lain terkait Problematika Implementasi Perencanaan Pembangunan, Problematika Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Dana dari Utang. Selain itu, pada bagian pertama juga membahas masalah Penyerapan Anggaran, termasuk membahas masalah adanya idle cash, dan masalah Dana Perimbangan yakni Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pada Bagian Kedua, bahasan yang dikemukakan mencakup Problematika Penerimaan dan Pengeluaran pada APBD yang berisikan bahasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Potensi Hibah, Pinjaman Daerah, Penyertaan Modal Daerah, kemudian juga mencakup masalah Belanja Modal Daerah, dan Belanja Hibah terkait BOS. Bagian Ketiga berisi bahasan masalah-masalah khusus dalam Penerimaan dan Pengeluaran APBN/D yakni Subsidi dan juga Dana Bencana. Bahasan tentang subsidi yaitu terkait subsidi listrik dan pangan. Selain itu, terdapat bahasan tentang Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB dari Pusat ke Daerah di Tahun 2011.Dengan bahasan-bahasan tersebut diharapkan pemerhati dan pembaca tentang pengelolaan keuangan publik/pemerintah mendapatkan sebuah gambaran tentang problematika yang dihadapi dalam manajemen keuangan publik/pemerintah. Dengan gambaran problematika tersebut pula, maka pemahaman terhadap manajemen keuangan publik akan lebih memadai di tengah-tengah banyaknya problematika manajemen APBN/D di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Dengan gambaran tersebut, maka diharapkan ke depan bahwa pengelolaan keuangan negara/pemerintah diyakini akan lebih baik dan lebih akuntabel serta mudah dipahami oleh masyarakat.