Buku ini ditulis dengan memusatkan perhatian pada perihal pemerintahan daerah dibandingkan desentralisasi. Buku ini ditulis dengan mengungkapkan kondisi pemerintahan daerah di Indonesia. Buku ini berusaha memberikan fondasi teoretis yang kuat bagi pemerintahan daerah dimulai dari nilai dasar pemerintahan daerah (suatu hal yang bersifat fundamental), beragam dimensi yang harus ditangani dalam pemerintahan daerah, bentuk, model dan peran pemerintahan daerah.
Di bagian akhir, penulis berupaya memberikan kerangka alternatif pemerintahan daerah sebagaimana disusun oleh Steve Leach, dkk. bahwa sebenarnya model peran pemerintahan daerah tidak bersifat tunggal seperti traditional bureaucratic authority. Sebuah model yang tidak lagi relevan Ketika paradigma administrasi publik telah bergeser dari government menuju governance. Ada tiga pilihan dalam konteks governansi pemerintahan daerah yakni market-oriented enabler authority yang cenderung merupakan cerminan dari new public management, atau community-oriented enabler authority yang merupakan pengejawantahan dari new public service, atau yang terakhir yakni residual enabling authority yang tentu amat dipengaruhi oleh pandangan liberal dalam pemerintahan daerah.
Tentu saja dalam prakteknya, kita tidak bisa menelan mentah-mentah semua model atau alternatif model tersebut. Ia merupakan pilihan yang harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang berbeda di setiap daerah. Pendekatan one fits for all sebaiknya tidak digunakan lagi dan sebaiknya ditinggalkan bagi Indonesia yang beragam.
Dengan dikupasnya aspek teoretis dan empiris tentang dimensi, bentuk, model dan peran pemerintahan daerah di Indonesia, buku ini sangat penting menjadi sumber referensi bagi pembaca baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun mahasiswa program sarjana, magister dan doktoral