Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salahsatu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia. Masyarakat dan para pelaku usaha sering mengeluhkan masalah proses pelayanan perizinan yang memerlukan waktu lama, banyaknya instansi yang mengeluarkan izin, serta banyaknya pungutan yang harus dibayar oleh pemohon izin. Melalui buku ini, semua permasalahan dan jalan keluar dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan dianalisis secara mendalam berdasar konsep hukum administrasi negara dan konsep penyelenggara otonomi daerah. Buku ini dapat dijadikan bahan acuan maupun pertimbangan bagi setiap kalangan (politisi, pejabat negara, pebisnis, dan tokoh publik lainnya) dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi yang menekuni ilmu hukum, humaniora, sosial dan politik, kebudayaan, serta masyarakat luas.