Kedudukan usia perkawinan perspektif hukum Islam bersifat fleksibel, maksudnya, dikondisikan dengan keadaan calon suami yang telah mengindikasikan bahwa ia memang telah siap lahir batin ketika dilakukan pencatatan perkawinan atau saat pra-perkawinan. Konvergensi usia perkawinan dalam pelaksanaan sistem hukum Islam dengan kebijakan tasyrik, taklif, dan tatbiq berlangsung secara gradual. Prinsipnya, kebijakan tasyrik merupakan kebijakan pengundangan suatu aturan hukum yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Berangkat dari paradigma tersebut, buku ini menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran publik dan mendorong pemerintah (eksekutif) dan DPR (legislatif) untuk secepatnya melakukan revisi atas ketentuan hukum perlindungan anak dalam perkawinan di bawah umur, agar lebih berorientasi pada terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan terbaik anak. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi pertimbangan bagi hakim yang menyidangkan perkara pemberian izin perkawinan bagi anak di bawah umur (dispensasi nikah) sehingga dapat memberikan perlindungan hukum.

Buku ini menganalisis dengan tajam dan holistik pentingnya rekontruksi norma perlindungan anak dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama. menaggali argumentasi serta relevansi perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. selanjutnya, menemukan norma ideal yang dapat memenuhi prinsip perlindungan hukum terhadap anak. metode yang digunakn dalam buku ini, adalah metode yuridis normatif dengan dua vatian pendekatan: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. buku ini menawarkan beberapa temuan, antara lain terdapat kolerasi norma perlindungan anak antara undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan dalam perkara dispensasu nikah, dan norma perlindungan anak dalam perkara dispensasi nikah belum sesuai dengan tujuan perlindungan hukum itu sendiri.