Kebijakan publik mempunyai porsi yang cukup ideal dalam penyelenggaraannya, mulai dari formulasi kebijakan (policy formulation), implementasi kebijakan (policy implementation), dan evaluasi kebijakan (policy evaluation). Tetapi dalam perkembangannya, tidak cukup dengan tiga kerangka kebijakan publik di atas. Dalam konteks penentuan formulasi kebijakan dibutuhkan reformasi kebijakan (policy reform) yang berguna untuk mengontrol hasil dari evaluasi kebijakan.