Buku ini menginformasikan bahwa pertama, pada masa kolonial Belanda (termasuk Inggris, Portugis, dan Jepang) cenderung mementingkan kebijakan etnisitas semata bertujuan untuk kepentingan misi ekonomi politik dan mempertahanan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Selain misi ekonomi politik, kolonial Belanda juga mengikutsertakan penyebaran (misionaris) agama Kristen terhadap penduduk Hindia-Belanda di mana sebelumnya sudah terdapat banyak kerajaan Islam (kesultanan). Hal ini telah menimbulkan kecemburuan, kecurigaan, dan “rasa benci” yang dapat meletus menjadi konflik sosial dan perlawanan terhadap bangsa kolonial Belanda. Kedua, pada masa kemerdekaan menunjukkan belum mampu sepenuhnya pula menciptakan suatu kondisi kehidupan keberagaman etnisitas di tanah air yang harmonis. Faktanya, terdapat banyak kebijakan keberagaman etnisitas yang telah diterapkan, tetapi belum membuahkan hasil yang diharapkan, dan sebaliknya konflik sosial etnis dan agama dalam beragam bentuknya, secara gradual, seakan berlanjut dan meluas. Ketiga, implikasi kebijakan etnisitas terhadap pengelolaan keragaman etnis di Indonesia sejak era Kemerdekaan sampai era Reformasi tampak belum efektif dan masih memperlihat “diskriminasi” yang dialami berbagai pihak, baik kalangan etnis minoritas maupun etnis mayoritas pribumi (indigenous). Keempat, ke depan, dibutuhkan suatu “model” pengelolaan keberagaman etnis yang perlu memperhatikan konteks objek Indonesia, setidaknya dengan memperhatikan dimensi: multikultural, diversitas, plural, dan relativitas. Untuk itu, belajar dari pengalaman masa kolonial dan masa kemerdekaan, ke depan, pengelolaan keberagaman etnis di Indonesia merupakan suatu “dilema” dan sekaligus pentingnya sebagai suatu “prioritas” dalam pembangunan nasional.