Membahas sejarah tata negara baik secara makro maupun mikro, berarti masuk ke kawasan politik. Wilayah politik itu sendiri dapat dikaji dari segi: sejarah politik, sosiologi politik, antropologi politik, dan ilmu politik. Dimensi ini saling mengoreksi dan melengkapi dalam pembahasannya sehingga ditemukan fenomena yang utuh tentang konsep sejarah tata negara. Oleh karena itu, dalam pembahasannya, sejarah tata negara tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan suatu terminologi yang lebih multidimensional dalam pendekatannya.
Pertama sejarah politik. Dari segi epistemologis sejak Thucydides menulis Perang Peloponesianya sebagai sejarah politik, tradisi sejarah sangat didominasi oleh sejarah politik. Lebih-lebih dalam abad ke-19 sebagai abad nasionalisme dan formasi negara nasional di Eropa Barat, sejarah politiklah yang sangat menonjol. Dalam konsep itu, sejarah diplomasi dan perang sangat menonjol di suatu pihak, dan di lain pihak peranan para raja, panglima perang, dan negarawan memegang peranan sentral.
Kedua sosiologi politik, yang merupakan interdisiplin sosiologi yang pernah dikembangkan secara metodologis oleh Max Weber abad ke-19. Sosiologi politik dapat membicarakan tipe kepemimpinan yang menurut teori Weber ada tiga yaitu: (1) otoritas tradisional yang dimiliki berdasarkan pewarisan atau turun-temurun; (2) otoritas karismatik, yaitu berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi; dan (3) otoritas legal rasional yang dimiliki berdasarkan jabatan serta kemampuannya.
Ketiga, antropologi politik, membicarakan perkembangan masyarakat kesukuan, hal ini karena antropologi lebih menekankan pada sistem kekerabatan. Kemudian antropologi politik berkembang pengkajiannya pada simbol-simbol politik, satrategi politik, hubungan kebudayaan politik, serta adat istiadat setempat dalam hubungannya dengan politik. Keempat, ilmu politik. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa kajian ilmu politik, berarti memasuki wilayah kekuasaan. Karena dalam hal ini ilmu politik berarti ilmu yang membahas tentang bagaimana cara untuk mendapatkan kekuasaan baik dalam konsep yang bersahaja maupun modern, dan bagaimana cara-cara untuk mempertahankannya. Perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia sebagaimana dalam kajian buku ini lebih banyak dibahas dari keempat segi tersebut.
Buku karangan Dr. Aman, M.Pd dan Muhammad Fendi Aditya, M.Pd. yang berjudul “Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia” ini menguraikan secara runtut tematis struktur dan peristiwa sejarah seputar awal munculnya Negara bangsa nation state dalam konteks primitif tribe community sampai munculnya Negara bangsa yang bercorak modern. Perhatian penulis tidak hanya pada peristiwa perkembangan ketatanegaraan yang terjadi, melainkan elemen-elemen ketatanegaraan yang terlibat dan sebab akibat peristiwa seputar itu juga diuraikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Buku ini merupakan pilihan yang tepat bagi para dosen, guru, mahasiswa, siswa sekolah menengah, dan masyarakat secara luas yang ingin menambah wawasannya terkait dengan sejarah tata Negara Indonesia dari ketatanegaraan secara konseptual, faktual, sampai kontekstual.