UPA. PERPUSTAKAAN

  • Beranda
  • Informasi
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi
Penanda Bagikan

Text

Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi

Moh. Mahfud MD - Nama Orang;

Buku ini merupakan kumpulan tulisan penulis yang dipilih berdasarkan konstruksi pemikiran penulis mengenai isu-isu Hukum Tata Negara setelah perubahan UUD 1945. Berbagai masalah yang muncul pasca amandemen itulah yang merangsang penulis untuk menerbitkan buku ini sebagai respons atas respons dan sebagai analisis atas hasil analisis terhadap masalah-masalah ketatanegaraan yang baru serta masalah-masalah yang mungkin muncul sebagai konsekuensinya. Buku ini terkonstruksi dalam rangkaian logis tentang Hukum Tata Negara, mulai dari dasar filosofi sampai pada strukturisasi dan problema dalam implementasinya. Pada bagian pertama dijelaskan tentang posisi Pancasila sebagai dasar negara yang tidak boleh diamandemen karena, sebagai bagian dari Pembukaan UUD 1945, ia harus menjadi dasar dan sistem hukum nasional. Selanjutnya pada bagian dua disajikan secara panjang lebar mengenai alas an-alasan perubahan UUD 1945 yang disertai dengan penegasan kesahan perubahan tersebut ditinjau dari aspek yuridis, historis, filosofis, dan politis. Bagian ketiga mengupas masalah checks and balances dan hubungan sipil-militer, bagian keempat mengupas berbagai masalah yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara baru, dan bagian kelima yang membedah dengan cukup mendalam mengenai sistem pemilihan Presiden/ Wakil Presiden secara langsung. Kemudian bagian keenam membahas masalah penegakan hukum yang mengalami kendala berat terutama dalam upaya pemberantasan korupsi. Bagian ketujuh membahas tentang ketahanan nasional serta aspek hukumnya. Pada bagian terakhir ini dikupas pula mengenai sebuah isu HTN, yaitu pemberlakuan Hukum Islam di dalam Negara Indonesia yang merupakan religious nation state.


Ketersediaan
#
My Library (RAK D) 342 Moh p
FH110596
Tersedia
#
My Library (RAK D) 342 Moh p
FH110595
Tersedia
#
My Library (RAK D) 342 Moh p
FH110597
Tersedia
#
My Library (RAK D) 342 Moh p
FH110594
Tersedia
#
My Library (RAK D) 342 Moh p
UPN221868
Tersedia
#
My Library (RAK KPS) 342 Moh p
UPN235622
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
342 MOH p
Penerbit
Jakarta : Rajawali Pers., 2011
Deskripsi Fisik
xxiv, 268 hlm.: 24 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9789797693091
Klasifikasi
342
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
1
Subjek
Hukum Tata Negara
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

UPA. PERPUSTAKAAN
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan UPNVJ merupakan Perpustakaan yang selalu memberikan layanan yang prima kepada pemustakanya dan terus berinovasi serta adaptif terhadap perubahan. 

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?