Text

Akuntansi desa

---

Pengesahan Undang-Undang (UU) Desa oleh DPR menimbulkan konsekuensi bahwa setiap desa akan mendapatkan anggaran dari APBN yang besarnya paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan kabupaten/kota dalam APBD. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan dampak bagi aparat desa untuk dapat melaporkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan penatausahaan keuangan desa sebagai sebuah tanggung jawab agar dana yang dikelola dapat membantu desa dalam melaksanakan kegiatan strategis sebagai upaya untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembangunan desa tersebut.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

657 Yul a

Penerbit

Jakarta : Salemba Empat., 2018

Deskripsi Fisik

viii, 238 hlm.: 24 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9789790616219

Klasifikasi

657

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Akuntansi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar