Artikel Ilmiah Nasional

Pluralisme hukum dan kebijakan pertanahan di Papua

---

Masalah pertanahan merupakan masalah yang kompleks. Salah satu sumber masalahnya adalah adanya ketidakpastian hukum yang mengatur pertanahan. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya maksud pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki penguasaan negara atas tanah dikuasai oleh negara bagi sebesar besar kemakmuran rakyat. Menganalisis permasalahan tersebut tulisan ini menggunakan pendekatan pluralisme hukum sebagai pisau analisis yaitu antara hukum negara dan folk law dengan mengambil contoh masalah pertanahan di Papua khususnya di Kabupaten Mimika Papua.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

Jurnal Ketatanegaraan Juni 2021, Vol. 09 Hal. 151

Penerbit

Jakarta : Lembaga Pengkajian MPR RI., 2018

Deskripsi Fisik

Halaman 151

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

25484389

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Juni 2018, Vol. 09 Jurnal Ketatanegaraan

Subjek

PLURALISME HUKUM

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar