Text

Implementasi prinsip kepentingan umum di dalam pengadaan tanah untuk pembangunan

---

Pembangunan yang tengah giat dilaksanakan pemerintah kerap berbenturan dengan masalah pengadan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah ,pengadaan tanah semestinya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepentingan (public interest) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak sedikit pengambilalihan tanah dari masyarakat untuk kepentingan umum berujung di pengadilan pidana, pengadilan tata usaha negara,maupun pengadilan perdata. Ini menandakan masih buruk nya penyelenggaraan pengadaan tanah oleh aparat pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Buku ini mengkaji secara detail penerapan prinsip kepentingan umum, mulai dari zaman pendudukan jepang, berlakunya undang undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Semua materi yang di angkat di harapkan mampu menjawab permasalahan yang acap kali timbul dalam proses pengadaan tanah oleh pemerintah sehingga pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum menjadi pembangunan yang ber kelanjutan,dengan menganut prinsip keterbukaan dan transparansi dengan memperhatikan hak hak individu,masalah sosial,masalah ekonomi, dan masalah budaya. Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum harus dapat menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia sebagai wujud penerapan Pancasila sebagai dasar negara.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 ADR i

Penerbit

Jakarta : Sinar Grafika., 2020

Deskripsi Fisik

xiv, 476 hlm.: 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9789790078925

Klasifikasi

346.04

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Edisi Revisi

Subjek

hukum pertanahan
konflik tanah

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar