Image of Hukum otonomi daerah
Penanda Bagikan

Text

Hukum otonomi daerah

buku ini menjelaskan tentang kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke Pemerintahan Daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat kedaerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Ketersediaan
#
My Library (RAK KPS) 352.140 26 HAS h
UPN234496
Tersedia
#
My Library (RAK D) 352.140 26 HAS h
UPN234497
Tersedia
#
My Library (RAK D) 352.140 26 HAS h
UPN234498
Tersedia
#
My Library (Rak D) 352.140 26 HAS h
UPN241924
Tersedia
#
My Library (Rak D) 352.140 26 HAS h
UPN241925
Tersedia
#
My Library (Rak D) 352.140 26 HAS h
UPN241926
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
352.140 26 HAS h
Penerbit
Jakarta : Mitra Wacana Media.,
Deskripsi Fisik
vi, 242 hlm.: 24 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9786023185450
Klasifikasi
352.140 26
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
otonomi daerah
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar