Text

Aspek hukum pengadaan barang dan jasa

---

buku ini menjelaskan tentang yang pertama, hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dan penyedia barang atau jasa, di samping hubungan kontraktual sekaligus berdimensi hukum privat dan hukum publik. Kedua, kebebasan dalam mengatur hubungan hukum dan hubungan kontraktual bersifat terbatas karena harus mengacu pada regulasi. Ketiga, keabsahan dokumen kontrak ditentukan oleh persyaratan pelelangan dan isi kontrak serta terpenuhinya syarat kewenangan bagi pejabat pembuat kontrak. Keempat, prosedur pengadaan, prinsip, dan norma dalam kontrak privat berlaku secara berdampingan dalam kontrak pengadaan pemerintah. Kelima, mekanisme pengelolaan keuangan negara untuk pembayaran prestasi mengacu kepada aturan tentang pengelolaan APBN. Keenam, memperhatikan kepentingan umum penyediaan fasilitas umum (public utility) sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Ketujuh, instrumen hukum yang mengatur kontrak pengadaan barang/jasa dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah selaku pihak yang terlibat kontrak.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

658.8 PUR a

Penerbit

Jakarta : Kencana., 2014

Deskripsi Fisik

xvii, 594 hlm.: 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

9786021186022

Klasifikasi

658.8

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

1

Subjek

Aspek Hukum
manajemen distribusi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar