Image of Politik hukum pemilu
Penanda Bagikan

Text

Politik hukum pemilu

Buku ini membahas mengenai pasang surut praktik pemilihan umum di Indonesia setelah perubahan UUD 1945. Di dalamnya meliputi dinamika pemilu legislatif, pemilu presiden/wakil presiden serta pemilu kepala daerah. Hal yang tak kalah penting adalah peran Mahkamah Konstitusi, yang oleh UUD 1945 diberi wewenang untuk memutus sengketa hasil pemilu.

Ketersediaan
#
My Library (RAK KPS) 342.07 JAN p
UPN235139
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
342.07 JAN p
Penerbit
Jakarta : Konstitusi Press.,
Deskripsi Fisik
xxii, 250 hlm. : 22 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9786021863428
Klasifikasi
342.07
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
HUKUM PEMILIHAN UMUM
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar