Abstrak :
Akses ke energi, khususnya sumber daya modern seperti listrik, adalah kunci dalam setiap jenis pembangunan dan pengembangan potensi seseorang. Menggunakan data sensus penduduk BPS 2010 dan angka kemiskinan energi Kementerian ESDM, diperkirakan terdapat sekitar 80 juta jiwa (33,4%) penduduk Indonesia masih miskin energi. Upaya pengentasan kemiskinan energi tidak dapat dilepaskan darai ketahanan energi nasional. Sebab itu, diperlukan strategi dan kebijakan nasional yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk fokus pada upaya pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan sambil mengurangi ketergantungan pada BBM. Berdasarkan hasil kajian didapatkan bahwa dibutuhkan strategi pentahapan target pencapaian energi dan orkestrasi nasional untuk mencapai tujuan akhir berupa terjaminnya ketahanan energi, dientaskannya kemiskinan energi dan tercapainya komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi GRK 26% pada 2020.
Abstrak :
Tidak dijalankannya otonomi khusus secara konsisten telah membawa dampak terjadinya stagnasi dan semakin dalamnya krisis yang berkepanjangan di Papua. Indikator sosial ekonomi tidak menunjukan perubahan yang berarti. Sementara itu, pelanggaran hak asasi manusia juga masih marak terjadi. Elite dan masyarakat Papua semakin menunjukan rasa tidak percaya terhadap niat baik pemerintah pusat untuk menyelesaikan kompleksitas masalah di Papua. Pemerintah juga terkesan mengalami kebingungan untuk meformulasikan kebijakan atau solusi yang efektive untuk Papua. Selain itu, posisi tawar pemerintah pusat dengan elite politik di Papua juga cendrung terkesan semakin melemah. Ancaman dari elite dan masyarakat Papua selalu berbentuk tuntutan untuk merdeka ataupun referendum. Tuntutan ini menjadi amunisi yang kuat bagi mereka, apalagi beberapa pihak internasional telah menunjukan dukungannya. Prilaku dari beberapa elite di Papua tersebut dengan tuntutannya, berkontribusi membuat stagnasi dan
No. Panggil
-
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
2011Centre For Strategic and International StudiesUnduh MARCSitasi
Abstrak :
Artikel ini mengkaji mengenai masalah korupsi dalam konteks politik dan kekuasaan dengan melihat apakah system pemerintahan otoriter dan demokrasi berpengaruh pada tingkat dan praktik korupsi. Analisis berfokus pada pola-pola korupsi politik dengan mengkaji apakah nilai-nilai budaya berpengaruh pada pandangan masyarakat mengenai korupsi dan sikap moral masyarakat terhadap prilaku korupsi. Hipotesis pokok artikel ini adalah korupsi menjadi akut dan terus merajalela di Indonesia karena berkelindengan patronase politik, yang dikukuhkan melalui system oligarki politik dan praktik kartel politik untuk melanggengkan kekuasaan.
No. Panggil
-
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
2011Centre for Strategic and International Studies (CSIS)Unduh MARCSitasi